DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin terkait komentar 'halalkan darah Muhammadiyah'. Andi ditangkap di wilayah Jombang, Jawa Timur.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengapresiasi Polri yang telah menangkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin. 

Andi ditangkap terkait komentar 'halalkan darah Muhammadiyah' di daerah Jombang, Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Abdussalam Shohib melalui keterangan tertulis, Ahad (30/4/2023). 

DIALEKSIS.COM | Hukum - Penyidik Bareskrim Polri menangkap APH terkait kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang dilaporkan oleh pihak Muhammadiyah.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, meminta Polri tetap mengusut kasus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin, yang mengancam Muhammadiyah dengan pernyataan 'halalkan darah semua Muhammadiyah'. Nasir Djamil berharap pihak kepolisian tetap cepat dan objektif mengusut kasus tersebut.

DIALEKSIS.COM | Hukum - Bareskrim Polri telah memeriksa tiga orang pihak PP Muhammadiyah terkait kasus dugaan ancaman pembunuhan oleh Peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, terhadap warga Muhammadiyah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jagat lini masa Twitter dihebohkan dengan status mengerikan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Status itu ingin membunuh semua warga Muhammadiyah karena merayakan Lebaran pada Jumat (21/4/2023). Hal itu berbeda dengan pemerintah yang menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah pada Sabtu (21/4/2023).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri meminta Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten atas putusan judicial review pada 2009 di mana sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka.

"MK sendiri saya pikir seharusnya konsisten pada keputusannya sendiri yang menetapkan 'judicial review' pada 2009 dan gugatan-gugatan setelahnya bahwa sistem proporsional terbuka sesuai dengan konstitusi," katanya dalam keterangan tertulis Rabu 4 Januari 2023.